Sekilas Kisah Praktik Penggalian Potensi Pajak (“Calon” Fiscuss Only)

Sebuah Dunia dan Tantangan Baru yang Saya Hadapi

Hampir setahun berlalu sejak kita menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di bumi magang Direktorat Jenderal Pajak. Tentu saja gambaran berbagai upaya dan kerja keras DJP dalam mengejar target penerimaan bisa kita pahami sekarang. Selama masa perkuliahan,  kita hanya mengetahui teori-teori pajak yang didapat dari Undang-Undang, PMK, Perdirjen, SE, dst. Pengenaan  tarif, tanggal terakhir penyetoran, t`nggal terakhir pelaporan, syarat, dan berbagai teori perpajakan lainnya baik materiil maupun formiil. Namun, sama halnya seperti berbisnis, mengetahui teori manajemen, marketing dsb. tidaklah cukup untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah dipatok 850 Trilliun Rupiah untuk tahun 2012. Oleh karena itu, beberapa tips dan trik diperlukan dalam penggalian potensi pajak. Tulisan ini dibuat dengan tujuan sharing kepada para calon fiskus dan calon punggawa negara yang sedang setia menanti turunnya berkah SK dan penempatan definitif dari Kantor Pusat.

Secara umum, pengejaran potensi baik secara ekstensifikasi maupun intesifikasi biasanya dilakukan bersamaan dengan launching event-event besar sebagai berikut:

1   Tahun Baru Sampai dengan Trisemester Pertama

Seperti kita ketahui bersama bahwa batas akhir penyampaian SPT Tahunan adalah pada akhir bulan Maret untuk WP OP dan akhir bulan April untuk WP Badan. Moment penyampaian SPT Tahunan selain merupakan sarana pengawasan dalam kepatuhan penyetoran Pajak Penghasilan, juga merupakan sarana untuk “remembering the urgency of taxes” kepada Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak tidak akan tinggal diam dan pasrah menerima SPT Tahunan meskipun sistem PPh di negara kita telah menganut self assesment system.

Bagi Kantor Pusat (tugas Direktorat P2 Humas yang didukung oleh Kanwil) , moment ini merupakan kesempatan yang sangat tepat untuk menampilkan citra positif pajak melalui iklan di televisi, banner, sosialisasi, seminar, lomba, tax goes to campus, dsb.  

Pijat merupakan cara melepas stress setelah mengurus SPT Tahunan dan Himbauan

Sementara itu, bagi DJP yang memegang panji-panji perjuangan dalam mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara, merupakan moment untuk memeras keringat demi menerbitkan ribuan surat himbauan penyampaian SPT Tahunan (Wajib untuk WP-WP Besar dan Sunnah untuk WP-WP kecil) yang harus disampaikan via pos kepada WP maksimal sebelum batas terakhir penyampaian SPT Tahunan.

Surat himbauan ini bukan ditujukan untuk “menarget” atau “menagih”, tapi lebih kepada “mengingatkan” WP bahwa mereka memiliki kewajiban akhir tahun yaitu menyetor kekurangan PPh dan menyampaikan SPT Tahunan setelah WP menerima hak-haknya sebagai warga negara melalui BBM bersubsidi, fasilitas jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai kenikmatan lainnya yang disediakan pemerintah. Terkadang, meskipun telah dilarang karena alasan pemborosan anggaran, beberapa KPP masih menyelipkan form SPT Tahunan kosong ke dalam surat himbauan untuk mempermudah WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dua kali datang ke Kantor Pajak.

Betapa kami berusaha memudahkan dan bukannya mempersulit Anda bukan?

     2.  Pasca Penyampaian SPT Tahunan

SPT yang telah disampaikan oleh WP tidaklah didiamkan begitu saja.  Setelah direkam oleh seksi PDI, AR dapat melakukan penelitian materiil terhadap SPT melalui program SIPMOD (dulu), maupun SIDJP (sekarang). Banyak hal yang bisa ditafsirkan melalui SPT tersebut. Mulai dari :

a.   Omset yang dilaporkan apakah menurun atau tidak.

Khususnya bagi WP-WP besar, penurunan omset tersebut dapat dijadikan dasar untuk penerbitan surat himbauan untuk mengklarifikasi penurunan tersebut.

Tidak perlu khawatir saat memperoleh surat himbauan seperti ini, Anda cukup menjelaskan apa adanya sesuai keadaan usaha yang sedang Anda alami. Oleh karena itu, disini kejujuran Anda dalam pelaporan SPT Tahunan sangat dibutuhkan. Biasanya penelusuran penurunan omset ini juga ditelisik melalui penurunan setoran PPh pasal 25.

b.  Jumlah PPh 21,22, 23, 4 ayat (2) yang dipotong apakah telah sesuai dan apakah PPh tersebut telah disetor oleh pemotong dengan benar.

Semasa perkuliahan, kita hanya tahu bahwa masalah seperti ini bisa dipecahkan melalui “rekonsiliasi”. Tapi bagaimanakah rekonsiliasi dalam praktik sesungguhnya?

DJP memiliki sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). MPN ini menyajikan daftar pajak yang telah disetorkan menurut jenis dan masanya secara real time. Bukti potong yang dilampirkan oleh WP dengan nilai yang besar, dapat dilakukan crosscheck dengan nilai yang ada di MPN. Mengenai tepat atau tidaknya nilai PPh yang dipotong, disandingkan langsung antara SPT Tahunan WP yang dipotong dengan SPT pemotong dalam program SIDJP agar bisa disandingkan nilainya..

c.   Apakah ada penurunan atau penambahan aset tetap? Khususnya tanah?

Penurunan atau penambahan aset tetap merupakan indikasi terdapat Pengalihan Tanah/Bangunan yang harus dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2.  Dalam pengawasan pengalihan ini, DJP juga bekerja sama dengan PPAT untuk meminta setiap notaris menyampaikan laporan pengalihan tanah yang terjadi setiap bulannya. Laporan PPAT inilah yang akan menjadi alket dan dapat digunakan untuk penggalian potensi PPh pasal 4 ayat 2. Darisana kita dapat mengcrosscheck transaksi mana yang telah dipotong PPh dan mana yang belum setelah direkonsliasi dengan MPN.

d.  Daftar Pemegang Saham dan Direksi/ Komisaris

Melalui daftar pemegang saham serta direksi dan komisaris, kita dapat mengetahui pihak-pihak mana yang diduga memiliki penghasilan “lebih”. Biasanya, untuk WP-WP besar, pemegang saham dan direksi tidak luput dari kegiatan visit agar dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai lingkup kegiatan usaha yang dimilikinya. Istilahnya sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati.

Masih banyak lagi yang bisa ditafsirkan dari SPT yaitu ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran yang merupakan potensi untuk diterbitkan STP, potensi dari supllier yang berkaitan, potensi daftar keluarga yang “dirasa” memiliki keterlibatan dalam usaha atau modal sehingga memiliki “potensi penambahan kekayaan” dsb.  

Selain melalui program SIPMOD, SIDJP, MPN, Portal DJP, khusus untuk wilayah Kanwil DJP Jatim III juga memiliki program andalan Promopentilan. Salah satu keunggulan program promopentilan ini adalah Kanwil bisa melakukan pengawasan langsung terhadap surat himbauan yang telah diterbitkan serta respon dan tindak lanjutnya sehingga bisa diketahui progress dari setiap upaya KPP.

       3. Sensus Pajak Nasional (April s.d. Oktober)

Sensus Pajak Nasional merupakan event yang selalu didengungkan selama dua tahun terakhir ini dan direncakanan akan tetap dieksekusi tahun depan. SPN tidak hanya bermakna kegiatan ekstensifikasi untuk menjaring WP, tapi lebih daripada itu. Melalui SPN,  Direktorat Jenderal Pajak bisa:

Seberapa Berat Sindiran yang kami terima, Kami Tetap Tersenyum :)

a.   Menjaring WP yang belum berNPWP

b.  Melakukan sosialisasi hak dan kewajiban WP serta menjelaskan apa itu pentingnya pajak karena selama ini pajak selalu mendapat respon negatif dari warga yang belum mengerti betapa pentingnxa pajak bagi negara.

c.   Melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap kegiatan usaha WP. Disinilah penggalian potensi dilakukan. Dengan memahami garis besar kegiatan usaha WP, pegawai pajak akan mampu mengetahui WP mana yang perlu dilakukan visit lebih lanjut untuk mengetahui kegiatan usaha WP lebih mendalam, Selain itu, pegawai pajak juga dapat menjelajahi WP mana yang beritikad baik dan mana yang tidak, berapa besar animo konsumen terhadap usaha tersebut, jumlah pengunjung ramai atau tidak, harga-harga yang dipajang , sehingga bisa diketahui perkiraan peredaran harian dan dapat digunakan dasar untuk menghitung omset setahun. 

Kegiatan Makan Bareng bagi Kami adalah Kegiatan Prediksi Omset :3

d.  Upaya pencitraan positif bahwa DJP itu peduli dan mau melayani segenap hati ^^, seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi yang melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakatnya. That’s why selain ucapan sinis, para kesatria Sensus Pajak Nasional juga seringkali memperoleh ucapan terima kasih, bahkan perekrutan sebagai calon mantu dari WP yang dikunjungi. :D

4.   Hari Raya Idul Fitri: Sebuah Upaya Penggalian PPh Pasal 21

Hari raya Idul Fitri, kebahagiaan, berkah, rezeki, dan THR bertebaran di mana-mana. Momentum ini merupakan kesempatan bagi DJP untuk menggaungkan kepada para pemberi kerja bahwa para mereka masih memiliki kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atas karyawannya baik atas gaji yang diterima, termasuk honor dan THR. Oleh karena itu, selama bulan Ramadhan, hampir setiap KPP memiliki kesibukan untuk mengirim surat himbauan kepada seluruh pemberi kerja di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan demikian, pemberi kerja yang masih bingung dengan perhitungan PPh 21 akan berduyun-duyun datang ke JPP dan berkonsultasi dengan  AR, THR yang belum dipotong akan dipenuhi kewajibannya terlebih dulu, serta pemberi kerja yang belum memotong PPh 21 akan sadar dan ingat dengan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

5.  Event Akhir Tahun: Upaya Penggalian Potensi Pajak dengan Maksimal demi Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Melalui rapat internal kakap, kasi, dan @R yang telah saya susupi :P , berikut ini saya akan sharing sekilas cara yang bisa digunakan untuk menggali WP-WP merah (yang mengalami penurunan setoran), serta bagaimana menemukan potensi PPh pasal 22, 23, 25, dan PPN.

Sebelumnya saya pernah membahas program Promo Pentilan bukan? Kemungkinan besar di Kanwil lain juga memiliki program serupa namun berbeda nama. (Doakan tahun 2014 program PINTAR telah dilaunching sehingga seluruh sistem bisa terintegrasi menjadi satu).

Program Promopentilan ini juga mampu menyediakan tabel yang menunjukkan peringkat WP-WP merah (WP yang mengalami penurunan setoran). WP-WP semacam inilah yang menjadi target utama pengejaran untuk trisemester terakhir tahun 2012 ini. Melalui program ini kita bisa mengetahui lebih detail jenis-jenis pajak apa saja yang mengalami penurunan setoran. Untuk penurunan setoran PPh final pasal 4 ayat 2 karena pengalihan tanah/ bangunan, biasanya kurang diperhatikan karena pengalihan tanah memang insidentil. Tapi tetap saja, informasi degradasi PPh final pasal 4 ayat 2 dalam nilai yang besar bisa menjadi sumber informasi bahwa WP tersebut memiliki potensi penghasilan yang “besar” pula karena sebelumnya dia mampu membeli aset sebesar nilai tersebut. Selain itu, dengan mengetahui siapakah lawan transaksinya, kita bisa melakukan penelusuran SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 di SIDJP. Dengan demikian, kita juga bisa memprediksikan bahwa lawan transaksinya adalah orang yang berpenghasilan “lebih” sehingga mampu membeli aset dalam nilai besar. Jika WP lawan transaksi merupakan WP yang terdaftar di wilayah kerja kita, langsung saja eksekusi kegiatan visit baik untuk penjual maupun pembeli untuk mengetahui kegiatan usahanya sehingga diharapkan PPh pasal 25 dan PPN bisa meningkat.

Untuk melakukan penggalian PPh pasal 22 yang biasanya bersumber dari pemungut, konsentrasi kita adalah pada transaksi-trasaksi besar. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta harus melalui prosedur lelang terbuka demi sebuah transparansi. Ternyata informasi hasil lelang, penawaran, serta pemenang bisa kita buka melalui situs internet, yaitu melalui situs http://www.lpse.malangkota.go.id/ pada menu pemenang lelang. Situs LPSE ini tersedia tidak hanya untuk kota Malang saja, tapi juga tersedia situs LPSE untuk kota lainnya cukup dengan mengganti kata “Malang” dengan kota yang Anda inginkan.

Wah, melalui situs ini bisa didapatkan gambaran transaksi yang terjadi, antara lain:

a.   Potensi PPh pasal 22

Seperti kita ketahui bahwa saat pemerintah bertransaksi pengadaan barang dengan rekanan, selama nilainya di atas 2 juta, instansi tersebut harus memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Cukup dengan mengetahui lokasi bendahara apakah terdaftar di KPP kita atau tidak, kita bisa segera menentukan bahwa KPP kita berhak untuk memungut PPh pasal 22 yang terjadi atau tidak. Sekali lagi, kita mengingatkan bendahara itu untuk memungut PPh 22 dengan surat himbauan. (Ah, tak bisa dibayangkan hidup kita tanpamu,  Surat Himbauan).

b.  Potensi PPh pasal 23

Untuk transaksi pengadaan jasa, bendahara pemerintah juga wajib memungut PPh pasal 23 sebesar 2%. Caranya tidak jauh berbeda dengan cara penggalian potensi PPh pasal 22 di atas.

c.   Potensi PPN

Ada transaksi penyerahan BKP/ JKP disanalah potensi PPN menanti. Oleh karena itu, transaksi pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah, harus dipungut PPN-nya selama transaksi di atas 1 juta, Otomatis seluruh transaksi yang dipampang di LPSE harus dipungut PPN-nya karena transaksi yang dipampang lebih dari 100 juta. (Oya, jangan lupa lihat dulu barang/ jasanya masuk ke negative list UU PPN tidak ya ^^)

Saya rasa itu adalah sekilas proker setahun yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penggalian potensi penerimaan pajak. Untuk para calon fiskus yang sudah mengalami (lulusan STAN 2011), berbanggalah karena tanpa kita sadari ternyata upaya kita di DJP sangat-sangat kompleks, dan untuk calon fiskus yang belum mengalami (lulusan STAN 2010 ke bawah), bersiaplah dan jangan bermanja-manja karena fisik, hati, pikiran, dan otak Anda akan dikerahkan saat Anda terjun ke DJP. Fighting ^^/

Tak akan Kami Menyerah Walau Badai, Jembatan Runtuh, atau Tsunami Menerpa

Well, curhatan sedikit lebay

Walaupun  kami bekerja ditempa panas, hujan,

sindiran, cacian, deadline, peluh, keringat, dan darah.

Mengejar target penerimaan yang bahkan tidak pernah mamphr dalam imajinasi

karena kami hanya mengurus kertas dan berkas Anda

tanpa sekalipun melihat uang yang Anda setorkan

-FYI, uang itu langsung mengalir ke kas negara, dari Anda, untuk Anda-

Walaupun kami bekerja dalam suasana kesederhanaan,

penghematan anggaran, minimnya kemewahan, hotel, dan plesiran

Sama sekali jauh dari yang Anda bayangkan

Mindset bahwa Pegawai Pajak selalu hidup bermewah-mewahan

Akan runtuh seketika saat Anda melihat bagaimana kami bekerja

Yang ada dalam otak kami Satu

Memenuhi Target Penerimaan Negara demi mewujudkan Kemandirian Bangsa

Demi mencukupi kebutuhan Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke

Justru itulah kami bangga

Kami bangga melayani Anda, melayani hak-hak Anda

Agar Anda menyadari kewajiban Anda

Kami Bangga menyandang amanah sebagai punggawa negara

Dimana kami bukan hanya bertindak sebagai tulang punggung keluarga

Tapi lebih daripada itu,

Kami bertindak sebagai tulang punggung negara

70 persen lebih kebutuhan negara bergantung pada 32000 pegawai pajak

yang tersebar di seluruh Indonesia

Dan kami patut bangga karena kami ada diantaranya

Para Pejuang Kesatria Pajak

Para Pahlawan Pembangunan Bangsa

***

Thanks to Ian (tengah): sebagai salah satu partner magang saya yang tidak pernah lelah memberi solusi dan selalu membuat kita semua tertawa, Candra (kanan) dengan keceriaannya yang tanpa henti, dan Cerlie maganger dari Univ Brawijaya (kiri) yang selalu bisa diajak sharing tentang berbagai hal berguna untuk kebaikan masa depan.
Bersama kalian telah kujalani sisa-sisa minggu yang sangat berkesan di KPP ini

Rizmy Otlani Novastria